Sebanyak 3.500 berita bohong (hoaks) beredar di media sosial setiap hari. Demikian dikemukakan Karo Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol Budi Setiawan.
"Bahkan sehari bisa ribuan karena data yang krusial 3.500, ini cukup masif," kata Budi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2018).
Dia menilai, maraknya penyebaran berita hoaks didorong keinginan sebagian masyarakat yang ingin eksis, yakni dengan menyebarkan secepatnya. Padahal yang bersangkutan tidak mempelajari terlebih dahulu kebenaran informasi yang ia sebarkan.
Budi menyatakan, Polri tidak akan membiarkan hal tersebut terus terjadi. Kata dia, polisi akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
"Itu kita sejukan, kita berikan suatu penjelasan supaya memahami, bahwa itu bukan (yang benar)," ucapnya.
Sementara itu, Direktur eksekutif Perludem, Titi Anggraini menyatakan berita fitnah atau hoaks dapat menganggu kedaulatan rakyat. Dia menyatakan kedaulatan itu dapat diwujudkan bila pemilih bisa memilih.
"Prinsip bebas memilih itu tidak bisa dilakukan apabila didasari pada berita bohong. Originalitas itu harus diikuti oleh penerimaan informasi yang benar," ucap dia.
Menurut Titi, berita hoaks sangat membahayakan. Pemilu terancam kehilangan legitimasi.
"Menurut saya tidak legitimate sebuah Pemilu kaku pemilih nya mendasari diri pada informasi yang tidak jujur," jelas Titi. (Liputan6.com).*
Dia menilai, maraknya penyebaran berita hoaks didorong keinginan sebagian masyarakat yang ingin eksis, yakni dengan menyebarkan secepatnya. Padahal yang bersangkutan tidak mempelajari terlebih dahulu kebenaran informasi yang ia sebarkan.
Budi menyatakan, Polri tidak akan membiarkan hal tersebut terus terjadi. Kata dia, polisi akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
"Itu kita sejukan, kita berikan suatu penjelasan supaya memahami, bahwa itu bukan (yang benar)," ucapnya.
Sementara itu, Direktur eksekutif Perludem, Titi Anggraini menyatakan berita fitnah atau hoaks dapat menganggu kedaulatan rakyat. Dia menyatakan kedaulatan itu dapat diwujudkan bila pemilih bisa memilih.
"Prinsip bebas memilih itu tidak bisa dilakukan apabila didasari pada berita bohong. Originalitas itu harus diikuti oleh penerimaan informasi yang benar," ucap dia.
Menurut Titi, berita hoaks sangat membahayakan. Pemilu terancam kehilangan legitimasi.
"Menurut saya tidak legitimate sebuah Pemilu kaku pemilih nya mendasari diri pada informasi yang tidak jujur," jelas Titi. (Liputan6.com).*
Baca juga:
loading...
loading...
0 Comments