Kementerian BUMN menunjuk Sripeni Inten Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT PLN (Persero) menggantikan Djoko Rahardjo Abumanan. Tugas tersebut diumumkan dalam RUPS dan efektif berlaku pada Jumat (2/8).
Belum genap tiga hari Sripeni menjadi bos perusahaan setrum milik negara itu, tiba-tiba terjadi mati listrik secara besar-besaran (blackout) pada Minggu (4/8). Sejumlah wilayah terdampak, hingga mengakibatkan alat transportasi umum lumpuh selama berjam-jam.
Akibat peristiwa itu, hari ini, Senin (5/8), Sripeni mendapatkan teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi meminta Sripeni mengejar perbaikan secepatnya.
"Dari beberapa wilayah yang belum hidup harus dikejar secepatnya agar kembali dan hal yang menyebabkan peristiwa ini terjadi jangan sampai terjadi lagi. Itu saja permintaan saya," tegas Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Sripeni menyatakan akan ada pasokan listrik yang masuk dari PLTU Suralaya sebesar 1.000 MegaWatt sekitar pukul 16.00 WIB.
"Mudah-mudahan nanti malam, saya berharap target itu (pasokan listrik normal). Sore nanti jam empat itu akan ada dua unit PLTU akan masuk," tutur dia.
Selain dari PLTU Suralaya, pasokan listrik juga akan masuk dari pembangkit listrik di daerah Lontar dan Labuan, Banten, sekitar pukul 14.00 WIB.
Yang pasti, sampai sore ini masih akan terjadi pemadaman listrik bergilir. Namun begitu, ia belum mengetahui kapan pemadaman bergilir dilakukan. "Saya belum mendapatkan masukan kira-kira per kapan, per berapa jam, tapi bergilir," imbuhnya.
Rusak Citra PLN
Menurut Jokowi, blackout yang dialami sejumlah wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah memperburuk citra PLN sebagai perusahaan setrum pelat merah. Belum lagi, jutaan pelaku usaha yang bergantung pada PLN.
Karenanya, ia menegaskan PLN tidak mengulangi kejadian serupa di kemudian hari. "Saya tahu, ini tidak hanya merusak PLN. Namun, banyak hal di luar PLN, terutama konsumen sangat dirugikan," kata Jokowi saat berkunjung ke kantor pusat PLN.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa bilang seharusnya pemerintah belajar banyak dari kasus blackout PLN. Ia menilai PLN terbebani dengan penugasan yang bejibun, mulai dari investasi di sebagian megaproyek 35 ribu MW, membangun jaringan distribusi, hingga transmisi.
Beban PLN bertambah berat ketika volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga minyak, yang jadi pembentuk tarif listrik, tak serta merta membuat perusahaan leluasa menyesuaikan harga.
Fabby menduga ada kaitan rusaknya sistem transmisi sebagai imbas dari pemeliharaan jaringan yang bisa luput karena masalah keuangan PLN.
"Risiko PLN ini banyak. Tugas bejibun, tapi tarifnya tidak ada penyesuaian. Karena banyak risiko, salah satunya pemadaman kemarin, maka sudah sepantasnya ada peninjauan ulang atas perlakuan pemerintah ke PLN," jelasnya.
Apalagi, pemerintah tak pernah meminta PLN transparan dalam arus kas dan pemenuhan kewajiban terkait jaringan. Padahal, data-data ini juga penting untuk memetakan kerentanan sistem kelistrikan Indonesia.
"Saat ini perlu dilihat kelemahan sistem listrik Indonesia seperti apa, sehingga bisa ditentukan langkah selanjutnya kalau misal hal ini terjadi lagi nantinya. Dalam hal ini, regulator tentu harus turun tangan," katanya.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi juga sepakat bahwa kasus mati listrik mencoreng citra PLN di masyarakat. Pemadaman merugikan perekonomian, baik skala besar maupun skala kecil.
Memang, pemadaman terjadi bukan karena unsur kesengajaan. Namun, tetap saja, manajemen diminta cekatan. Keputusan operasional dan perencanaan strategi korporat juga disebut kurang optimal. Salah satunya tampak dari hobi gonta-ganti plt direktur utama. Tercatat, PLN sudah dua kali memiliki plt direktur utama selepas Sofyan Basir tersangkut kasus PLTU Riau 1, yakni Djoko Abumanan dan Sripeni Inten Cahyani.
"Memang tidak ada hubungan secara langsung blackout accident dengan penetapan dirut PLN Baru, tetapi penetapan plt dirut secara bergantian sangat mengganggu kinerja dan jalannya organisasi PLN, termasuk dalam penanganan blackout accident. Sehingga, Menteri BUMN harus segera menetapkan dirut PLN definitif dalam waktu dekat ini," tandasnya.
Sumber: cnnindonesia.com
loading...
0 Comments